DPR RI: Tunjangan Hari Raya Pekerja Tak Dipenuhi, Sanksi Menanti

- Sabtu, 9 April 2022 | 21:34 WIB
Ilustrasi-DPR RI: Jika Tunjangan Hari Raya Pekerja Tak Dipenuhi, Sanksi Menanti. (Freepik.com/Sitthiphong)
Ilustrasi-DPR RI: Jika Tunjangan Hari Raya Pekerja Tak Dipenuhi, Sanksi Menanti. (Freepik.com/Sitthiphong)

SultraNetwork.com-Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan bahwa hak Tunjangan Hari Raya (THR) para pekerja ataupun buruh harus dibayarkan.

Puan Maharani mengatakan, pemberian THR harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Puan  Maharani mengingatkan, ada aturan sanksi bagi pengusaha yang tidak memberikan hak THR pekerjanya.

Baca Juga: Ilmuwan NTU Manfaatkan Sampah Plastik Untuk Bahan Bakar Hidrogen dan Listrik

“Pemberian THR kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Perlu diingat, perusahaan yang terlambat atau tidak membayarkan THR kepada pekerjanya sesuai aturan bisa mendapatkan saksi tegas,” kata legislator PDI Perjuangan ini.

Mantan Menko PMK tersebut juga mengingatkan, pengusaha tidak lagi boleh menyicil pembayaran THR kepada pekerja atau buruh seperti yang sebelumnya diperbolehkan.

Puan menyebut, hak pekerja dan buruh harus diberikan seutuhnya.

Baca Juga: Bahas Efek Domino Pertambangan di Indonesia, Sugeng: Aktivitas Tambang Jangan Rugikan Negara

“Saat ini perekonomian sudah berangsur membaik. Tidak ada alasan lagi untuk menunda atau memotong THR para pekerja dan buruh,” kata legislator PDI Perjuangan ini

Puan juga meminta pekerja atau buruh untuk melapor apabila terdapat masalah terkait pemberian THR di tempatnya bekerja.

Baik lewat posko pengaduan yang dibuka oleh Pemerintah melalui Kemenaker, ataupun pelaporan kepada DPR.

Baca Juga: Cara Mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 26 , Beserta Syarat dan Ketentuannya

“Kami membuka pintu untuk menampung semua aspirasi masyarakat. Tentunya ini sebagai bentuk tugas pengawasan yang melekat kepada dewan. Silahkan sampaikan pengaduan lewat berbagai saluran yang dimiliki DPR,” ujar Puan.

Aturan pemberian THR Keagamaan diketahui tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

“Seluruh hak pekerja dan buruh untuk mendapatkan THR harus dapat tersampaikan dengan baik. Sesuai dengan peraturan, pengusaha harus membayar penuh THR para pekerjanya paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri,” kata Puan dilansir laman resmi dpr.go.id, Sabtu, 9 April 2022.

Baca Juga: Spesifikasi Oppo A96: Desain Ultra Tangguh, Performa Tahan Lama

Lanjut Puan, Pada 2 tahun terakhir, pengusaha mendapat keringanan pemberian THR kepada pekerja atau buruh imbas pandemi Covid-19.

Namun di tahun 2022 ini, kata Puan,  pengusaha kembali harus memberikan THR sesuai ketentuan yang ada berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Puan mengatakan, keterlambatan penyaluran THR akan merugikan pekerja. Apalagi menurutnya saat ini masyarakat sudah diperkenankan mudik setelah  dua tahun sebelumnya masyarakat dilarang mudik lebaran imbas pandemi Covid-19.

Baca Juga: Komoditas Perikanan Persisten 4 Tahun Sebagai Penyumbang Inflasi terbesar Periode Ramadhan dan idul Fitri

“Jadi THR harus sampai duluan, sebelum pekerja sampai kampung halamannya. Pemenuhan hak THR akan membuat pekerja atau buruh bisa mudik dengan tenang,” ujar Puan.

Editor: Ernilam

Sumber: dpr.co.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Soal Ganti Rugi Tanah, Masyarakat Jangan Dirugikan

Kamis, 24 November 2022 | 14:57 WIB

Membaca Kode Jokowi untuk Prabowo

Selasa, 8 November 2022 | 14:59 WIB

Terpopuler

X