Harga Minyak Mentah Rentan Terpengaruh Konflik Global, DPR RI: Harus Dikawal

SultraNetwork.com-Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari mengatakan, patokan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), rentan terpengaruh konflik global, salah satunya perang Rusia versus Ukraina yang masih belum mereda.

Karena itu, Diah menegaskan bahwa patokan ICP dalam RAPBN 2023 sebesar USD 90 per barel, harus dikawal ketat.
 
"Saya pikir patokan ICP yang disampaikan oleh Presiden perlu dikawal dengan seksama, jangan sampai kemudian ICP naik secara drastis lalu menjadi beban baru bagi APBN kita," kata Diah, melansir laman dpr.go.id, Sabtu, 20 Agustus 2022.

Baca Juga: Mengetahui Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022

Menurut Diah, harga minyak mentah dunia selalu menjadi sumber yang mengkhawatirkan bagi perekonomian dunia. Kondisi perang Rusia-Ukraina yang terus bergulir, menjadi salah satu faktor yang membuat ICP terus meningkat.

Sementara, soal lifting minyak bumi dan gas, ia juga mendesak agar pemerintah mengoptimalkan lifting ini sekaligus mendorong penggunaan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sebagai target masa depan.

Soal anggaran subsidi dalam RAPBN sebesar Rp502 triliun, legislator asal dapil Jabar II ini menilai bahwa subsidi merupakan tugas pemerintah untuk menganggarkannya dalam APBN dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi.

Baca Juga: BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Kertas Emisi Terbaru, Sudah Bisa Ditukarkan

"Ini bagian dari tugas pemerintah untuk menjaga kestabilan perekonomian negara. Jangan sampai subsidi yang sudah berlangsung seketika dihapuskan tanpa pembahasan kebijakan yang lebih komprehensif," ungkap Diah.

Kebijakan komprehensif yang dimaksud adalah bagaimana efektifitas dan efisiensi penyaluran subsidi, pengawasan, dan penegakkan hukum berkaitan dengan subsidi, serta alternatif yang dapat mengurangi dampak luas kenaikan BBM. Ia juga menyambut gembira surplus APBN pada semester I 2022 yang menjadi angin segar atas meningkatnya pendapatan negara.

"Selanjutnya adalah bagaimana kita mengelola surplus tersebut menjadi kesejahteraan yang semakin luas untuk masyarakat Indonesia. Dalam setiap kesempatan, Fraksi PKS selalu menekankan bahwa proyek IKN adalah salah satu beban yang sangat tidak memiliki urgensi untuk dilakukan saat ini. Jadi di tengah kondisi yang masih pemulihan pasca-pandemi, kita justru menggelontorkan dana untuk proyek IKN tersebut," ujarnya.

Baca Juga: KPU Sultra: Anggota Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 Harus Sesuai PKPU

Diah sendiri menyambut baik ketiadaan usulan kenaikan BBM dalam RAPBN 2023.

Menurutnya, saat ini fokus negara adalah pemulihan ekonomi masyarakat pasca-pandemi.
Bagaiamanapun menurut Diah, kenaikan BBM akan memberi dampak yang luas terhadap perekonomian rakyat kecil. Apalagi, saat ini ada migrasi pengguna pertamax ke pertalite.

"Kami tentu sangat menyambut baik tidak ada kenaikan BBM. Sejak awal fokus kami ada pada pemulihan perekonomian masyarakat pasca-pandemi yang mana faktanya belum recovery sepenuhnya. Kenaikan harga BBM akan memberikan dampak luas seperti kenaikan harga-harga barang, sehingga pemerintah harus melakukan perhitungan yang sangat cermat. Jangan sampai kebijakan menaikkan BBM seolah menjadi solusi atas satu hal, tapi kemudian menjadi beban bagi hal lainnya," pungkasnya.***