• Selasa, 6 Desember 2022

Peremajaan Sawit Rakyat Belum Optimal, Baru Sekitar 70 Persen Jelang Akhir Tahun 2022

- Senin, 21 November 2022 | 13:56 WIB
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia belum optimal (SultraNetwork/@Rustam)
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia belum optimal (SultraNetwork/@Rustam)

SultraNetwork.com - Indonesia dikenal memiliki lahan sawit terbesar di dunia, namun produktivitasnya dinilai belum optimal.

Salah satu penyebabnya, yaitu belum maksimalnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hal ini ditegaskan anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin.

Menurut Puteri, dalam pertemuan dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), hingga saat ini program PSR baru mencapai 65,96% dari target yang ditentukan.

 Baca Juga: Soundtrack FiFA World Cup 2022 'Dreamers' Jungkook BTS: Melesat ke Nomor 1 Chart iTunes Global

“Karena dari produktivitas perkebunan sawit, kita masih sangat jauh dengan negara-negara tetangga kita. Masih ketinggalan dengan Malaysia, padahal luas lahan kita paling luas dibandingkan dengan negara-negara tetangga cuma produktivitasnya tentu masih harus dikejar dan itu juga menjadi PR bersama kita,” jelas Putkom sapaan akrabnya sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id pada Senin, 21 November 2022.

Kurang optimalnya program PSR ini disinyalir karena perbedaan regulasi dari berbagai Kementerian yang terlibat dan akhirnya tumpang tindih. Hal ini disebutkan Putkom, menyebabkan banyak sekali permasalahan di lapangan karena ketidaksinkronan kebijakan terkhusus dalam hal pengelolaan tanah.

“Akhirnya menyebabkan dana kelolaan yang ada di BPDPKS untuk peremajaan sawit itu tidak bisa terserap secara optimal bahkan belum sampai level 70 persen, padahal sekarang sudah mau akhir 2022. Jadi setelah mendengarkan tadi laporan juga dari direksi BPDPKS, kita nantinya di Jakarta tentu akan merumuskan hal-hal yang terkait yang tadi telah disampaikan supaya permasalahan ini bisa ditemukan solusinya sehingga tidak berulang kembali,” papar Putkom.

Baca Juga: Ampuh Sultra Minta Divpropam Polri Periksa Sumber Kekayaan Ipda ES, Diduga Berasal dari Mafia Tambang

Lebih lanjut, Putkom menerangkan pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan Komisi II dan juga Komisi IV sebagai komisi yang lebih intensif membahas terkait permasalahan tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGU).

Halaman:

Editor: Rustam Djamaluddin

Sumber: dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Soal Ganti Rugi Tanah, Masyarakat Jangan Dirugikan

Kamis, 24 November 2022 | 14:57 WIB

Membaca Kode Jokowi untuk Prabowo

Selasa, 8 November 2022 | 14:59 WIB

Terpopuler

X