• Selasa, 6 Desember 2022

Soal Ganti Rugi Tanah, Masyarakat Jangan Dirugikan

- Kamis, 24 November 2022 | 14:57 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin  (SultraNetwork.com/dpr.go.id)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin (SultraNetwork.com/dpr.go.id)


SultraNetwork.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin menegaskan, terkait dengan ganti rugi atau penyelesaian persoalan pengadaan tanah, tidak boleh ada pihak yang merugikan masyarakat, sehingga berdampak pada penurunan taraf hidup masyarakat.

Mengingat salah satu tujuan dari diterbitkannya UU Cipta Kerja, untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

"Intinya (pengadaan tanah) tidak boleh merugikan rakyat, tidak boleh membuat taraf hidup masyarakat akhirnya drop. Makanya tadi ada usulan menarik, bahwa kalau jalan tol sudah dibuka, itu ruas jalan yang selama ini dipakai itu biasanya mati. Karena orang pindah ke jalan tol. Karena itu sentra ekonomi yang sudah ada tidak boleh mati hanya karena ada jalan tol," tegas Yanuar sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id pada Kamis, 24 November 2022.

 Baca Juga: Resep Makanan Udang Bakar, Enak dan Lezat Dijamin Rasanya Menggugah Selera

Menurutnya, kasus-kasus pertanahan yang ada di Semarang, Jawa Tengah menarik dan bisa saja akan ditindaklanjuti dalam rapat-rapat di Komisi II DPR RI.


Hal itu untuk dicarikan jalan keluar atau bahkan menjadi contoh penyelesaian bagi daerah yang lain.

Di sisi lain, ia pun menanggapi persoalan terkait dengan banyaknya keluhan dari masyarakat yang justru dirugikan dalam setiap kasus pertanahan.

Baca Juga: Inilah Resep Masakan yang Enak dan Lezat, Tongseng ayam Bisa Buat Sendiri Di rumah


Terkait itu, Politisi PKB ini telah berulang kali mengingatkan pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian ATR/BPN, terkait dengan pengadaan tanah yang berkaitan dengan proyek-proyek nasional yang penting dan strategis.

Yang harus diperhatikan dari persoalan pengadaan ini, menurutnya adalah Teknik penyelesaiannya. Mengingat permasalahan pertanahan adalah persoalan teknis, karena regulasi terkait sudah ada dan berlaku.

Halaman:

Editor: Rustam Djamaluddin

Sumber: dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Soal Ganti Rugi Tanah, Masyarakat Jangan Dirugikan

Kamis, 24 November 2022 | 14:57 WIB

Membaca Kode Jokowi untuk Prabowo

Selasa, 8 November 2022 | 14:59 WIB

Terpopuler

X