Revisi Undang-undang Desa Harus Melibatkan Eksekutif dan Legislatif

- Sabtu, 21 Januari 2023 | 07:26 WIB
Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani tanggapi tuntutan Kades se-Indonesia yang meminta revisi UU Desa (SultraNetwork.com/dpr.go.id)
Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani tanggapi tuntutan Kades se-Indonesia yang meminta revisi UU Desa (SultraNetwork.com/dpr.go.id)


SultraNetwork.com - Revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana tuntutan para perangkat desa se-Indonesia, tidak bisa hanya melibatkan legislatif saja. Namun pihak eksekutif juga harus berperan.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id pada Sabtu, 21 Januari 2023.

Puan Maharani menyampaikan terkait tuntutan yang telah disampaikan para Kades se-Indonesia, akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan di DPR RI.

Baca Juga: Inilah Resep Masakan Sayur Bayam Bening, Dijamin Sehat Rasanya Enak dan Gurih

“Kami bisa memahami apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman Kades. Jadi, kita akan melihat dahulu bagaimana hal tersebut untuk bisa dikaji dan dibahas kembali. Tentu saja nantinya kami akan berdialog, berdiskusi, dan berbicara dengan pemerintah (tentang) bagaimana jalan tengan atau jalan keluarnya agar apa yang menjadi aspirasi dari para Kades ini bisa mendapatkan solusi,” terang perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

Seperti setiap produk kebijakan lainnya yang lahir di DPR RI, ungkapnya, tindak lanjut tuntutan para Kades pun akan melewati kajian berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bagi Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, prinsip ini vital agar implementasinya tetap berorientasi pada kebermanfaatan untuk rakyat Indonesia.

“Efektivitasnya itu harus kita kaji terlebih dahulu, tidak boleh terburu-buru. Artinya memang kita harus lihat substansi yang mendasar terkait dengan aspirasi teman-teman Kades. Jadi, kemarin sudah diterima aspirasinya, sudah kita dengarkan bagaimana apa yang diinginkannya, apa manfaatnya buat rakyat di bawah dan masyarakat yang ada di lapangan. Jadi, itu yang akan kita cerna dulu, kita akan bahas dulu, dan tentu saja dikaji secara mendalam,” tutup Puan.

Baca Juga: Resep Masakan Oseng Tempe Ala Rumahan, Dijamin Rasanya Menggugah Selera Makan

Sebelumnya, di depan Gedung DPR RI, para perangkat ke desa melakukan unjuk rasa untuk menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Selasa, 17 Januari 2023.

Terdapat sejumlah tuntutan yang disampaikan kepada DPR RI di antaranya, masa jabatan kepala desa, moratorium pemilihan kepala desa, pejabat pelaksana yang ditugaskan, hingga permasalahan dana desa. ***

Halaman:

Editor: Rustam Djamaluddin

Sumber: dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Soal Ganti Rugi Tanah, Masyarakat Jangan Dirugikan

Kamis, 24 November 2022 | 14:57 WIB

Membaca Kode Jokowi untuk Prabowo

Selasa, 8 November 2022 | 14:59 WIB

Terpopuler

X