SultraNetwork.com – Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPN), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menolak keras keinginan pemerintah pusat, ingin mengarahkan honorer Pol PP menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Abdul Latif, Ketua FKBPPN Sultra, bila pemerintah pusat tetap ngotot pada sistem PPPK, itu artinya pemerintah menabrak aturan yang pernah dibuat.
“Sebagaimana tersirat dan tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa Polisi Pamong Praja adalah Pegawai Negeri Sipil atau PNS,” kata Latif pada Senin, 5 Juni 2023.
Bila pemerintah pusat tidak komitmen mewujudkan UU tersebut, maka FKBPPN Sultra akan ikut aksi demonstrasi jilid 3 di Jakarta.
“Kami menuntut perbaikan nasib yang diombang ambing dengan pemerintah, dalam hal ini Mendagri, MenPAN RB dan BKN,” ujarnya.
Ketua FKBPPN Sultra berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakomodir honorer Pol PP diangkat menjadi PNS.
Baca Juga: Kolaborasi dengan Pemda Kolut, Kadin Sultra Gelar Pasar Murah di Dua Titik
“Kami minta dengan hormat Bapak Presiden mengakomodir kami jadi PNS,” tegas Latif.
Selain kepada presiden, FKBPPN Sultra juga berharap gubernur, bupati dan walikota seSultra, untuk memperhatikan nasib honorer Pol PP.
“Kami harap pak gubernur, pak bupati dan pak walikota seIndonesia memperhatikan nasib honorer sebagai penegak Peraturan Daerah,” harap Abdul Latif. ***
Baca Juga: Ramalan Shio Hari ini Paling Hoki Awal Bulan, Hidupnya Penuh Dengan kemewahan dan Kebahagiaan
