SultraNetwork.com - Rapat Dengar Pendapat (RDP) baru berlangsung sekitar 40 menit lamanya antara DPRD dengan empat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sultra, langsung ditutup Wakil Ketua DPRD Wakatobi, La Ode Nasrullah
Karena Pemda Wakatobi melalui empat OPD, yakni DPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tidak menyertakan data ril yang ingin didengarkan anggota dewan.
Rapat berlangsung pada Rabu, 7 Juni 2023 pukul 13.00 Wita. Namun anggota dewan menutup RDP sekitar pukul 13.40 Wita.
Baca Juga: Sitting Volley Ball Putri Indonesia Persembahkan Emas di Asean Para Games 2023 Kamboja
RDP dihentikan dan akan diagendakan pada RDP selanjutnya, karena OPD yang hadir tidak menyertakan data.
Dalam RDP itu, anggota dewan sempat menanyakan beberapa persoalan yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Wakatobi, seperti tambahan tugas yang diberikan kepada seorang guru.
Anggota DPRD Wakatobi Haeruddin Buton meminta agar Pemda bisa menjelaskan sesuai data rill, koordinasi antara Dinas Pendidikan dan BKPSDM yang memberikan tugas tambahan terhadap seorang guru.
Baca Juga: TVRI dan RRI Diminta Perluas Jangkauan Siaran ke Seluruh Pelosok Indonesia
" Contoh di Oihu itu ada guru Penjas di pindahkan ke Pulau Runduma, padahal di Oihu sendiri tidak ada guru Penjas. Kenapa dipindahkan ke Runduma dengan tidak memiliki dasar sama sekali. Tapi kalau ada mohon pak Kadis kami diberikan dasarnya, " tanya Haeruddin Buton dalam forum RDP.
Belum lagi persoalan kesehatan. Dimana terjadi pergantian tenaga medis yang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi malah dipindahkan ke pulau lainnya.
Ada juga tragedi pelayanan kesehatan yang sangat miris di Wakatobi dua. Banyak yang sekarat akibat pelayanan merdeka sehat yang gagal, banyak masyarakat yang masih naik perahu nelayan dalam keadaan darurat kesehatan, sebab speed kesehatan dipergunakan untuk kepentingan lain.
Baca Juga: Indonesia Jadi Tuan Rumah Pertemuan Internasional Para Pakar Antariksa Kawasan Asia Pasifik
" Ada pegawai kesehatan itu, yang dekat melahirkan di Taipabu pulau Binongko itu dipindahkan ke Pulau Tomia, tenaga kesehatan yang mau melahirkan dipindahkan, dimana nuraninya kita itu pak Kadis, apakah lebih tinggi politik dari pada nuraninya kita, " ucap Haeruddin.
Dalam forum RDP itu, DPRD menyampaikan agar Pemda terlebih dahulu menyajikan data, sehingga rapat di DPRD bukan hanya sekedar argumentasi tapi ada data rill.
